Informasi Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan perguruan tinggi menerapkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) sejak 28 Desember 2020 melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020.

Edaran tersebut mewajibkan seluruh ijazah lulusan Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi sudah wajib menggunakan Nomor Ijazah Nasional mulai tanggal 28 Desember 2020, dan melengkapi data nomor Ijazah lulusan pada PDDIKTI sehingga Ijazah tersebut dapat diverifikasi pada SIVIL

Seluruh sistem penomoran pada PIN ini nantinya akan langsung dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil proses PIN itu disebut sebagai Nomor Ijazah Nasional (NINA). Setelah NINA keluar, maka akan dapat diverifikasi secara langsung melalui SIVIL sehingga setiap kampus wajib mengetahui strategi yang tepat untuk dapat menerapkannya.

Untuk itu, wajib pula bagi perguruan tinggi Universitas Bale Bandung untuk dapat menyiapkannya dengan sangat baik agar mahasiswa calon lulusan sejak tanggal 28 Desember 2020 yang akan diajukan PIN nya mencapai 100 persen eligible.

Terdapat dua prinsip yang dapat diterapkan dalam melakukan penerbitan ijazah. Pertama, prinsip kehati-hatian, bertujuan untuk menjaga keaslian ijazah agar ijazah yang sudah dikeluarkan tidak mudah dipalsukan. Kedua, prinsip akurasi berfungsi untuk mengatur ketepatan data dan informasi yang dicantumkan di dalam ijazah.

Seluruh data mahasiswa yang akan didaftarkan dan diinput dalam PIN wajib untuk dilakukan pengecekan ulang. Pengecekan ini utamanya dilakukan pada kolom NIM, NIK, nama mahasiswa, jenis pendaftaran, dan tempat tanggal lahir.

Data lain yang wajib untuk dilakukan pengecekan adalah jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) yang sudah ditempuh oleh mahasiswa. Pengecekan wajib dilakukan pada rekapan AKM. Pada rekapan AKM ini, data yang paling krusial untuk dilakukan pengecekan adalah IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), SKS total, status mahasiswa, dan tentunya status masa studi mahasiswa.

Pengecekan ulang data tersebut (perbaikan dan pengoreksian) data dilakukan melalui feeder yang sudah tersedia. Agar data dapat terverifikasi dengan baik, harus dipastikan dulu bahwa seluruh data mahasiswa yang diajukan adalah data mahasiswa yang benar-benar akan Yudisium/diwisuda.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik.

Download Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 7 Tahun 2020
Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah 1212-campaign-header-cta-id-b2x.gif